Gubernur jateng Ganjar Resmi Tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah - MERDEKA JAYA POS

Breaking

MERDEKA JAYA POS

Berita Jepara Indonesia Terkini Hari Ini, Berita Harian Terkini Terpercaya daerah Jepara terlengkap terupdate seputar Jepara dan Indonesia- Merdeka Jaya Pos.

Post Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 21 November 2019

Gubernur jateng Ganjar Resmi Tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah


Resmi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah tahun 2020 naik rata-rata 8,57%. Semuanya Kabupaten/Kota naik, penetapannya sudah lewat mekanisme yang ada dan mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Semua perusahaan wajib membayar upah minimum sesuai yang ditentukan, kalau tidak sesuai, bisa lapor!
Ayo, cek daerahmu. 






Dilangsir dari kompas, Ganjar menegaskan bahwa penetapan upah telah melalui mekanisme yang ada dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dari 35 kabupaten/kota se-Jateng, UMK tertinggi berada di Kota Semarang sebesar Rp 2.715.000, sementara upah terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.748.000," jelas Ganjar di kediamannya, Puri Gedeh, Kota Semarang, Rabu (20/11/2019).
Upah minimum tersebut dihitung berdasarkan formula pasal 44 ayat 2 PP nomor 78 tahun 2015, sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan nomor BM 305 tahun 2019.
"Ada pun dasar perhitungan upah minimum sebesar 8,51 persen, dengan perincian inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen," kata Ganjar.


Ganjar menekankan bahwa UMK ditetapkan hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara pekerja yang sudah lebih dari satu tahun, maka besaran upah tidak mengacu pada UMK yang ditetapkan.
"Silakan dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan. Silakan mereka mengatur besaran upahnya," ujar Ganjar.
Dalam penetapan UMK tersebut, Ganjar memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta bupati/wali kota.
Besaran UMK yang ditetapkan Ganjar tersebut merupakan murni dari usulan 35 kabupaten/kota se-Jateng.
"Meskipun kami punya upah minimum provinsi (UMP), tapi yang kami gunakan adalah UMK. Sebab kalau menggunakan UMP, nanti perbedaannya terlalu njomplang antara kota besar dengan daerah kecil," tandasnya.













Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad