Maklumat Kapolri Tidak Kebiri Kebebasan Insan Pers dan Media - MERDEKA JAYA POS

Breaking

MERDEKA JAYA POS

Berita Jepara Indonesia Terkini Hari Ini, Berita Harian Terkini Terpercaya daerah Jepara terlengkap terupdate seputar Jepara dan Indonesia- Merdeka Jaya Pos.

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 05 Januari 2021

Maklumat Kapolri Tidak Kebiri Kebebasan Insan Pers dan Media

Maklumat Kapolri Tidak Kekang Kebebasan Insan Pers Dan Media

Maklumat Kapolri Tidak  Kebiri Kebebasan Insan Pers dan Media
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si

JAKARTA - Polri memahami dan menyakinkan kepada Insan Pers maupun media bahwa maklumat Kapolri Nomor 1 tahun 2021 bukan dan tidak menjadi ancaman. Polri sangat memahami dan menghormati adanya undang undang yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri menghargai dan menghormati kebebasan Pers, kemerdekaan Pers dijamin sebagai hal asasi Warga Negara.


Seperti yang ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., bahwa Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tidak ditujukan yang termasuk produk-produk jurnalistik di media massa. Tentang kebebasan Pers Kadiv Humas menambahkan bahwa kebebasan Pers telah dilindungi undang-undang Pers.


Kadiv Humas Polri mengungkapkan, “Dalam Maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional."


Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers. “Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang,” tambah Kadiv Humas Polri.


Kadiv Humas Polri menjelaskan bahwa Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoax, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan kamtibmas.


“Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” ucap Kadiv Humas Polri. (RedMjp)



Sumber Humas Polda Jateng


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad