Kunjungi Polda Jateng, MKD Bahas TNKB Nopol Khusus Anggota DPR RI

SEMARANG Merdekajayapos.com - Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengunjungi Polda Jateng, membahas beberapa poin dan salahsatunya bahas Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), rombongan MKD DPR RI diterima Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi beserta Wakapolda Brigjen Pol Abi Oso Seno Aji dan jajaran pejabat utama. pada Selasa (21/6/2022). 


Kunjungan MKD DPR RI ke Polda Jateng, Bahas TNKB Nopol Khusus Anggota DPR RI

Dalam kunjungan yang berlangsung hangat itu, ada beberapa poin pembahasan yang dibicarakan dalam kegiatan itu. Diantaranya tentang sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau nomor polisi (Nopol) khusus anggota DPR RI.

Juru Bicara rombongan MKD DPR RI, Maman Imanulhaq (Fraksi PKB) mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan komunikasi. Selain itu, juga untuk menjaga etika dan martabat MKD.

"Kita tadi sosialisasi membahas berbagai hal diantaranya TNKB Nopol Anggota DPR. Ini menjadi sangat spesial," kata Maman

Anggota DPR, kata dia, dalam menjalankan tugas mendapat pelayanan khusus terkait nomor polisi (nopol) kendaraan khusus bagi anggota DPR. Nopol ini sangat mendukung untuk kelancaran tugas.

"Kami dapat nopol (Khusus) dari kepolisian. Nomor khusus ini juga jadi pengawasan masyarakat terhadap pemakaian kendaraan. Jika ada apa apa, dapat diidentifikasi itu milik siapa. Misal saya dari PKB itu pasti nomor kepalanya 05. Masyarakat bisa mengawasi perilaku anggota DPR di jalanan," jelasnya

Selain nopol khusus TNKB, ia juga membahas penanganan Khilafatul Muslimin di Jateng. Pihaknya mengapresiasi kinerja Polda Jateng dan stakeholder terkait tentang penanganan Khilafatul Muslimin

"Ini sangat bagus untuk memperkuat Ideologi Pancasila dan NKRI," jelasnya

Pada kesempatan terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho mengatakan nopol khusus anggota DPR sudah ada sejak lama dan telah diatur dalam regulasi.

"Aturan tentang pemberian nomor khusus bagi kendaraan anggota DPR sudah diatur dalam bentuk regulasi. Untuk sementara pemberian nomor khusus ini baru diberlakukan untuk DPR RI atau di tingkat pusat saja," kata Dirlantas. (@ries).


Berita Selanjutnya Berita Sebelumnya
Belum Ada Komentar
Tambah Komentar
comment url