Asimilasi Di Rumah, Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi Covid-19

Muslim Awaludin

Merdekajayapos.com - Sejak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sudah banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani asimilasi di rumahnya masing-masing. 

Kebebasan mereka bukanlah bebas murni atau telah selesai menjalani pidananya tetapi statusnya tetap sebagai narapidana aktif.  Hanya saja dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 24 Tahun 2021 tersebut, selama masa pandemi Covid-19 ini, para narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut dapat melakukan aktifitas sehari-harinya di rumah masing-masing bersama dengan keluarganya.

Pelaksanaan asimilasi ini dengan tujuan untuk membaurkan baik narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Proses asimilasi merupakan bagian dari pembinaan narapidana, membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Pelaksanaan asimilasi dirumah tersebut tentunya dengan pembimbingan dan pengawasan dari petugas Balai Pemasyarakatan serta dapat melibatkan Kelompok Masyarakat.

Pemberian asimilasi dirumah tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen seperti pelaksanaan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA, salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA, salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA, surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain; 

Bilamana tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan, laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi dan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Kontributor : Muslim Awaluddin


Berita Selanjutnya Berita Sebelumnya
Belum Ada Komentar
Tambah Komentar
comment url