Bupati: Pemkab Pati Siap Sinergi Terapkan MCP Dukung KPK-RI dalam Pemberantasan Korupsi

Merdekajayapos.com PATI. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), mengunjungi Kabupaten Pati guna Monitoring Control For Prevention (MCP), kedatangan tim monitoring evaluasi MCP dan tematik KPK disambut Bupati di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati.

tim monitoring evaluasi MCP dan tematik KPK disambut Bupati di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati.

Bupati "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati siap bersinergi melaksanakan Monitoring Control For Prevention (MCP), guna mendukung KPK-RI dalam pemberantasan korupsi"


Dalam penerapan monitoring, didukung dengan aplikasi MCP, ini merupakan tool monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi.


"Karena itu, Pati siap mendukung penerapan MCP sehingga Pati dapat terus bebas korupsi, dan masyarakatnya jadi makin maju dan sejahtera", harapnya.


Bupati berharap jajaran OPD terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi,


"Dan yang paling penting, jadikanlah MCP ini sebagai sarana untuk membangun kerangka kerja guna meningkatkan kewaspadaan terhadap elemen-elemen tugas yang rentan akan korupsi", tambahnya.


Bupati menambahkan, dengan adanya MCP, OPD tentu akan senantiasa mendapatkan rekomendasi yang akan menjadi arahan dalam upaya pencegahan korupsi, hakikat penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat.


“Oleh karena itu, apa yg kita kerjakan harus sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat bangsa dan negara,” terangnya.

Bupati Haryanto juga menegaskan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihaknya selalu mengingatkan seluruh OPD untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari.


Menurut bupati komunikasi yang harmonis antar OPD adalah sebuah keharusan. Dan yang paling penting, OPD tidak gegabah terkait dengan urusan hukum dan pidana. "Serta saya minta pada OPD terkait, untuk menindaklanjuti 8 area intervensi dalam kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah), sehingga hasilnya dapat sesuai harapan", ujar Bupati Haryanto.


Termasuk di dalamnya managemen ASN, tata kelola dana desa, PBJ, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. “Untuk itu saya juga perintahkan seluruh kepala OPD untuk menyiapkan semua data dukung yang dibutuhkan, memperhatikan indikator dan sub indikator. Dan jangan sampai ada yang terlewat sehingga kita bisa meraih nilai yang maksimal", pungkasnya. (@ries).


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url