Babinsa Dorang Hadiri Musrenbangdes Perencanaan Pembangunan Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari Tahun 2021

Serma Subari Menghadiri Musrenbangdes Desa Dorang Kecamatan Nalumsari.


Jepara - Babinsa Koramil 05/Mayong Serma Subari menghadiri Musrenbangdes dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021, di Balai Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari. Selasa (1/9/2020).

Babinsa Dorang Hadiri Musrenbangdes  Perencanaan Pembangunan Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari Tahun 2021

Nampak hadir dalam Musrenbangdes tersebut, Tim Monitoring dari Kabupaten Jepara M. Sholicul Huda beserta 2 orang anggota, Petinggi, Arief Supratiknjo, SH. beserta perangkat, Bhabinkamtibmas Bripka Dhani, Ketua BPD Agung Riyanto, S.Pd beserta anggota dan Ketua Rt dan Rw se-Desa Dorang.

Musrenbangdes sendiri adalah forum musyawarah tahunan stakeholders Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Dalam sambutannya Petinggi Arief Supratiknjo mengucapkan terimakasih atas kedatangan seluruh tamu undangan dan menjelaskan jika semua kegiatan harus melalui proses termasuk didalamnya penentuan sekali prioritas rencana pembangunan di tahun 2021.

“Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa, (musrembangdes),  serta berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.” Ucapnya.

Musrenbangdes Penyusunan RKPDes 2021 kali ini telah di sepakati beberapa point antara lain, dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

“Untuk usulan dalam Musrenbangdes tersebut meliputi kegiatan fisik dan non fisik pada tahun 2021, yang akan dibawa ke Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Ususlan tersebut disetujui pengajuan 3 kegiatan fisik dan 2 kegiatan non fisik. Nantinya kewenangan disetujui atau tidaknya dari pihak pemerintah kabupaten Jepara.”tandasnya. (Pendim 0719/Jepara-Mjp).
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
Comment url