Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Konfik Hukum - MERDEKA JAYA POS

Breaking

MERDEKA JAYA POS

Berita Jepara Indonesia Terkini Hari Ini, Berita Harian Terkini Terpercaya daerah Jepara terlengkap terupdate seputar Jepara dan Indonesia- Merdeka Jaya Pos.

Post Top Ad

Post Top Ad

Minggu, 14 Maret 2021

Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Konfik Hukum

PERAN BAPAS DALAM UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK / SPPA

Oleh

Sri Marthaningtiyas

Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Konfik Hukum
Sri Marthaningtiyas (Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Pati)

Merdekajayapos.com PATI-- Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilakukan  melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) berupa diversi, Pemindanaan merupakan upaya terakhir dan mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak anak baik Anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi suatu tindak pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU SPPA yang menjelaskan tentang asas penanganan perkara anak yaitu: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.


" Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Konfik Hukum" Pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem sistem peradilan pidana yang berperan dalam penanganan perkara Anak, memiliki peran penting sejak tahap Pra-adjudikasi, Adjudikasi sampai Post-Adjudikasi yaitu dilakukan oleh:


✓ Balai Pemasyarakatan (BAPAS- peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sangat strategis dalam penanganan Anak dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)) (Pasal 1 ayat 24)


✓Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) (Pasal 1 ayat 21)


✓Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (perubahan nomenklatur Lapas Anak)  (Pasal 1 ayat 20)

Amanat dalam UU SPPA bagi BAPAS memiliki tugas dan fungsinya yaitu: 


a. Pra Ajudikasi 

✓Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan.

 

✓ PK wajib memberikan bantuan hukum dan melakukan mediasi disetiap tingkat pemeriksaan (kepolisian/ kejaksaan) dengan disertai penelitian kemasyarakatan ( pasal 23 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012).

 

✓PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi  sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan 

 

✓ Monitoring dan Evaluasi  (pasal 14 UU No. 11 Tahun 2012)


b. Ajudikasi

Fasilitasi, Mediasi dan  pendampingan anak pada Sidang Pengadilan Anak , serta monitoring dan evaluasi.  (UU No.11 tahun  2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 55, 56,57 dan 58 ).


c. Post Ajudikasi 

✓ Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk penentuan program pembinaan narapidana didalam dan diluar  Lapas. (Litmas pembinaan dalam, Asimilasi,  dan Integrasi)


✓ Melakukan Asessment (PK sebagai Asesor)


✓Melakukan pengawasan dan pembimbingan klien Pemasyarakatan. (kerjasama bapas dengan polisi dan kejaksaan)


✓Melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dalam rangka bimbingan  lanjut ( After Care )


Tidak hanya Pemasyarakatan dalam UU SPPA penanganan ABH menjadi tanggung jawab bagi instansi subsistem dalam proses peradilan pidana lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, Dinas Sosial, Pemda serta masyarakat. Selain itu instansi dan pihak terkait tersebut mengupayakan pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anak maupun proses rehabilitasi dan reintegrasi. 


Artinya selain proses hukum dijalankan juga sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga dan upaya mendorong perubahan perilaku sosial harus berjalan. Sehingga dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum harus dilakukan keterpaduan semua pihak.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad