Merdekajayapos.com, BOYOLALI – Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor Boyolali klarifikasi narasi isu yang beredar terkait deklarasi atau dukungan calon bupati Boyolali dalam pertemuannya.
Klarifikasi itu di gelar pada wicara /talkshow oleh Kaum Muda Muhammadiyah dan GP Ansor Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali pada Jumat, 10 Mei 2024 M, 2 Dzulqaidah 1445 H di Gedung Pertemuan Mojosongo dengan tema
“Peran Pemuda dalam Menyongsong Pilkada Boyolali”, beberapa narasi berita yang tidak tepat mulai beredar di media sosial dan media cetak.
Meskipun hal ini menunjukkan kesadaran politik yang meningkat di kalangan pemuda Boyolali, tetapi perlu ada klarifikasi terhadap berita yang menyimpang dari tujuan pertemuan tersebut.
Berdasarkan tanggapan dari Jama’ah Muhammadiyah – NU, banyak yang menegaskan bahwa deklarasi atau dukungan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati yang menggunakan nama organisasi Muhammadiyah – NU adalah tindakan yang melanggar aturan internal. Sebagai dua ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seharusnya menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Klarifikasi Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor Boyolali
Ketua Pemuda Muhammadiyah Boyolali, Sahid, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut lebih menekankan pada nilai-nilai daripada individu.
“Masalah dukungan masih jauh, yang jelas kami mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kontestasi politik, baik dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama,” katanya.
Sementara itu, klarifikasi Ketua GP Ansor Boyolali, Kurniwan, juga menyayangkan berita yang salah kaprah.
“Petisi kami yang berisi komitmen terhadap integritas dan sudah di tandatangani bersama, seharusnya menjadi sorotan utama,” tegas Ketua GP Ansor
Dari pernyataan tersebut, dapat di pastikan bahwa baik Pemuda Muhammadiyah maupun GP Ansor Boyolali mengklarifikasi tidak mendeklarasikan dukungan terhadap siapapun dalam pertemuan tersebut.
Mereka hanya mendorong partisipasi aktif pemuda dalam Pilkada Boyolali 2024, tanpa mengaitkan nama besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam konteks politik praktis.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sedangkan untuk kampanye, biarkanlah itu menjadi tugas para calon yang bersangkutan,” tambah Sahid dan Kurniawan sambil tersenyum.
Kontributor: Edi sulton
Editor: @r
