PATI Merdekajayapos.com – Bupati Pati Haryanto, Rabu (25/5), menghadiri pengajian dalam rangka Halal-bihalal Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pati dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pati dan Jamaah Pengajian Nurun Nisa dan pemberian santunan anak yatim.
Acara itu juga dihadiri Wakil Bupati Saiful Arifin, Ketua TP PKK Pati Musus Indarnani serta Wakil Ketua TP PKK Pati Umamah.
Bupati Pati Haryanto Hadiri Halal-bihalal TP PKK Dharma Wanita dan Santunan Anak Yatim
Selain diisi pengajian, dalam halal-bihalal kali ini halal-bihalal juga dilakukan pemberian santuan untuk anak yatim yang dihadirkan di Pendopo Kabupaten Pati.
Santunan anak yatim diserahkan langsung oleh Bupati Haryanto bersama Ketua TP PKK Pati serta Wakil Bupati Saiful Arifin bersama Wakil Ketua TP PKK.
Dalam sambutan halal-bihalal TP PKK dan santunan anak yatim, Bupati Pati Haryanto menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya maupun masyarakat, yang dirasa baik bagi diri sendiri belum tentu baik untuk orang lain.
Bupati Pati hadiri Halal-bihalal TP PKK dan Santunan Anak Yatim
Oleh karena itu, sambungnya, pada momentum bulan Syawal ini, gencar dilaksanakan halal-bihalal dalam rangka sebagai pengingat dan penebus rasa kekhawatiran apabila memiliki kesalahan.
“Yang paling banyak salah, tentu saya. Sebab, sejak awal pandemi Covid – 19, saya dengan Pak Wakil Bupati sering banyak dihujat. Misalnya, ada warga yang protes jualan tidak boleh, buka masker tidak boleh, aktivitas juga dibatasi, karena semua itu demi menyelamatkan masyarakat”, ujarnya.
Bupati Haryanto menyebut, kegiatan-kegiatan dalam rangka euforia pasca hari lebaran, tentunya juga menimbulkan dampak bagi masyarakat. Seperti di daerah – daerah lain yaitu Jepara, Blora, dan Demak.
“Kalau orgen tunggal masih boleh, karena ada batasan – batasan dan tetap protokol kesehatan. Sebab, hal ini untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku seni. Para pelaku seni pun sudah tidak menghujat saya dengan Pak Wakil, karena sudah bisa orgen tunggalan, ketoprakan, wayangan, namun masih terbatas”, jelasnya.
Haryanto menyebut bahwa sejauh ini yang masih sering dihujat lantaran jalan rusak. Ia lantas menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah apatis terhadap keluhan masyarakat. Tapi, meski pemerintah sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan, namun tetap harus diverifikasi.
“Misal dianggarkan Rp 200 juta untuk jalan ke Banyuurip, karena jalannya panjang dan yang berlubang banyak, anggaran sekian pasti tidak akan cukup. Karena itu diverifikasi, untuk paket ini, untuk paket itu agar tepat sasaran. Kecuali telah dianggarkan Rp 1,5 M atau Rp 2 M nah itu tinggal diukur saja”, pungkasnya. (@ries).
