PATI – Forum group discusion (FGD) nasional pati bersatu dalam tema “Lestarikan pegunungan selatan dan utara Jawa” yang berkaitan dengan pelestarian pegunungan Kendeng.
Acara FGD Nasional digelar di gedung penjawi Setda kabupaten Pati, Rabu (21/12/22). Turut hadir dalam acara ini anggota DPR RI Riyanta, S.H, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Dirjend Perhutani dan para tamu undangan.
Tema FGD Nasional
Tema Forum group discusion (FGD) nasional bersatu pati adalah Lestarikan pegunungan selatan dan utara Jawa” yang berkaitan dengan pelestarian pegunungan Kendeng
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan, bahwa Forum group discusion (FGD) nasional ini sangat dapat memberikan sumbangsih tentang isu permasalahan rusaknya pegunungan akendeng.
Walaupun secara konverensif, lanjutnya, dari gundulnya hutan itu menyebabkan bencana banjir. Hal itu lantaran banyak fungsi hutan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Lahan lahan yang sekarang menjadi lahan tanaman musiman, artinya tanaman keras yang seharusnya dapat menjadi sumur serapan, sehingga air mengalir ke wilayah cekungan,” ucap Henggar.
Artinya kami tidak tinggal diam, kami butuh masukkan dari teman teman akademisi, dari kementrian dan dari para pelaku yang terkait, kami butuh masukkan yang membangun demi Pati lebih baik,” ujarnya.
FDG Nasional Pati Bersatu dipimpin oleh Asmuri sebagai moderatot untuk memandu acara forum discusion pada pagi hari ini.
Nara sumber FGD Nasional Bersatu Pati
Nara sumber pertama dalam FGD Nasional bersatu Pati adalah Irwan Edhi Kuncoro dari dirjen energi sumber daya dan mineral jawa tengah (ESDM) mengatakan bahwa diskusi pada FGD hari ini adalah untuk mencari solusi terbaik. Kewenangan ESDM ataupun dari dirjen kehutanan dapat memberikan solusi masing masing sesuai dengan kewenangannya,” terangnya.
Narasumber kedua Arif dari ESDM jawa tengah menyampaikan bahwa wilayah pegunungan kendeng ada 8000ha lebih. Kami setelah kejadian banjir bandang ini menjadi catatan bahwa hutan ini akan membawa dampak yang baik jika diolah dengan baik, untuk menahan laju erosi. Juga para petani dapat menanam atau mengelola lahan lahan sesuau tanaman yang dapat dioptimalkan.
Juga apa yang disampaikan oleh Saman, S.H., M.H menyampaikan tentang konsep kehutanan sosial. Mulai tahun 1998 – 2000 hutan mulai habis, siapa yang ambil kita juga tidak tahu. Karena pengelolaan hutan bersama masyarakat LMDH berdasarkan pengelolaan dilapangan tanaman hutan juga sering hilang. Ada dua mantri hutan yang mengawasi 400 ha ini sangat sulit karena begitu besar wilayahnya untuk pengawasan. Maka pemerintah mengeluarkan permen no 39 tahun 2018, konsep tentang pengelolaan wilayah hutan,” terangnya.
Bagaimana pengelolaan hutan sosial ini sudah berjalan lama, 1,1 juta ha sudah dilepas oleh negara untuk dilelola oleh perhutani. Namun hampir 64% masyarakat miskin hampir disemua wilayah hutan sosial. Ini yang harus kita pikirkan bersama sama bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi sekarang ini,” jelasnya.
Dan yang sudah kami lakukan adalah tumpangsari dengan berbagai tanaman yang ada, seperti kopi dan lainnya. Selama 35 tahun melalui kementrian bahwa pengelolaan ini harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat tentang RPH hutan,” tuturnya.
Dan selama ini jika ada gonjang ganjing ada pungli silahkan tangkap sesuai hukum yang berlaku. Yang ada konsep hutan sosial ini untuk penghijauan kembali, dan tidak pungli dari regulasi atau aturan tersebut. Kenapa tiba tiba di Pati ada penebangan membabi buta, isu ini yang harus kita tepis. Dengan 1,1 juta ha ayi kita kelola bersama untuk memakmurkan masyarakat hutan dan penghijauan kembali,” tegasnya.
Ir. Soekarno dari DRPD Pati komisi B mengatakan kembalikan ekositem yang ada sehingga dapat beralih fungsi kembali sesuai dengan fungsi hutan yang sudah ada, dan kita butuh 40 tahun untuk mengembalikan fungsi hutan untuk kembali normal,” katanya.
Regulasi permen no 5 tahun 2021 tapi selanjutnya keluar perpres no 55 tahun 2022 yang sekarang pengelolaannya ada diwilayah provinsi. Pertanyaan sudah lestari, sudah sejahtera belum dikawasan kars gunung kendeng, hingga banyaknya penambangan atau galian C yang masih beraktifitas hingga saat ini. Adapun aktivitas yang dilakukan CV. Lestari mengakibatkan alih fungsi dan drainase hingga menyebabkan kerusakan yang cukup siknifikan.
Dari audien yang bertanya H. Mohtadi tayu kulon sangat sering mobil dum truk bahkan hapir ratusan mobil setiap harinya. Penambangan yang merajelela sangat meresahkan warga dan masyarakat yang terdampak. Apa bedanya tanaman karet selain tanaman tersebut kenapa langsung hilang, karena selama ini karet tidak ada yang menebang, tapi langsung dilakukan normalisasi,” tanyanya.
Adapun beberapa pertanyaan khususnya dari pati selatan yang sering terjadi kenapa tanaman jati musti harus dibabat pada saat pertumbuhan. Sedang peran peran kepala desa fungsinya apa sebagai pemangku kebijakan diwilayah perdesaan.
Juga Norhadi dari kudus sangat tertarik dengan program program LH namun sangat tumpang tindih dilapangan. Adapun dari Bima menyampaikan bahwa geografi dan demografi sangat penting, untuk tanaman yang cocok sesuai struktur tanah yang ada. Juga banyaknya bahwa perlunya satgas untuk mengawasi juga sangsi tegas yang melakukan perusakan hutan,” tegasnya.
Sukrisno dari duren sawit kayen menyampaikan bahwa Saman harus ke kedeng dan KPH harus duduk bersama, dan kami sudah melakukan sabuk kendeng dengan tanaman nanas madu, sekali tanam untuk selamanya. Kapulaga ataupun serai juga bisa menjadi alternatif tanaman keras untuk dapat menyerap air dan dapat menahan laju air,” tandasnya.
Pandoyo ketua Pasopati menyampaikan apresiasi pada kegiatan FGD kedepannya acara seperti bisa diagendakan kembali untuk input dan iklim investasi dikab. Pati. Sehingga peta regulasi pada keadaan alam dan ekosistem yang ada harus di suport sesuai lahan bidang masing masing,” suportnya.
Ali S dari sukolilo pengiat lingkungan bahwa kerusakan gunung kendeng hanya sebatas wacana saja tanpa adanya solusi terbaik. Ada oknum APH yang melakukan penebangan namun tidak lewat KPH tetapi dijual kepada masyarakat dan kami ada buktinya. Artinya kami minta tindakan tegas para oknum tersebut, berapa kerugian kami para warga dan masyarakat yang terkena dampaknya. Dan juga satu hal penambangan liar yang merusak alam kami, kenapa penambangan diijinkan dekat pemukiman, sumber mata air bahkan dekat dengan cagar budaya. Ini tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ada selama ini,” harapnya.
Ruslan menyikapi beberapa hal sudah terjadi perbincangan sejak tahun 2017 IPHPS ada beberapa kontroversi sampai sekarang. Namun SK sejak 35 tahun masih dipertanyaan oleh warga hingga sekarang. Munculnya KHDPK menjadi tidak logis karena terjadi iuran atau pungli oleh masyarakat, 420 ha x juga 640 ha x 200rb rupiah berapa milyar transaksi yang ada dimasyarakat,” tegas Ruslan. (RED)
