JAKARTA – Indonesian American Lawyers Association (IALA) mengapresiasi keputusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Hakim Ketua MK, serta melarang Anwar terlibat dalam setiap pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilu. Meski belum sempurna, hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
“Tanpa adanya sistem hukum yang bisa di percaya sepenuhnya oleh masyarakat, konsep negara hukum akan jatuh pada rezim anarkis atau menjadi negara totalitarian,” kata Michael B. Indrajana, juru bicara Indonesian American Lawyers Association (IALA).
Michael juru bicara IALA menambahkan bahwa pemulihan kepercayaan publik jelas membutuhkan waktu terutama setelah terguncang hebat atas kredibilitas, integritas dan marwah MK. Namun, prinsip bahwa kepercayaan masyarakat atas sistem hukum peradilan dan supremasi hukum sipil (civil law) adalah salah satu landasan terpenting bagi kelangsungan demokrasi di negara manapun.
IALA sendiri baru saja menyelenggarakan serangkaian diskusi ilmiah bertajuk “The Critical Hour”,
dengan fokus pada tema “Judicialization of Politics: Bird’s Eye View from the U.S. and Indonesia”.
Diskusi ini melibatkan advokat dan praktisi hukum dari diaspora Indonesia yang berbasis di AS, Anggota IALA, serta advokat senior dari Indonesia.
Mereka membahas yudisialisasi politik dan membandingkan sistem peradilan di AS dan Indonesia,
termasuk penanganan konflik hukum di kedua negara. Acara ini di adakan sebagai tanggapan
atas berbagai peristiwa terkini yang telah mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan di AS dan Indonesia akibat ketidakpastian hukum.
Diketahui di AS, saat ini baru saja menyelesaikan pemilihan umum (pemilu) paruh waktu yang di menangkan oleh partai Demokrat.
Sementara di Indonesia, fokusnya adalah pada kontroversi hukum dan politik yang muncul
dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Diskusi di pimpin oleh Bhirawa J. Arifi dari Badranaya Partnership di Jakarta sebagai moderator, yang membuka pembahasan mengenai judisialisasi politik dan kondisi politik ketatanegaraan saat ini di Indonesia dan AS.
Pemaparan kemudian di lanjutkan oleh Michael B. Indrajana, seorang pengacara Indonesia-Amerika yang berpraktik di San Mateo, California dan anggota Indonesian American Lawyers Association (IALA).
Seperti di ketahui, Michael adalah pengacara 57 ahli waris korban kecelakaan udara Boeing 737-MAX Lion Air Penerbangan JT 610 yang menggugat secara perdata melawan Boeing di Federal Court di negara bagian Illinois, AS.
Pengaruh Putusan MK
“Bahwa masalah utama bukanlah isi dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu sendiri, melainkan konflik kepentingan yang terkait dengan putusan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum,” terang Michael pada keterangan tertulis.
“Ketua MK, Anwar Usman, diduga terlibat secara langsung karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, yang menimbulkan pertentangan etik serius dan pelanggaran Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman,” sambungnya.
Para narasumber menyoroti beberapa aspek konflik dari putusan MK tersebut:
Pertama, Keputusan MK yang menambahkan klausul terkait jabatan yang di pilih melalui pemilihan umum (pemilu),
termasuk pemilihan kepala daerah, di anggap melebihi kewenangan MK karena tidak melalui proses legislasi yang sah sesuai UU No. 24 (2003) tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua, Putusan MK ini di anggap batal karena cacat hukum akibat konflik kepentingan.
Ada potensi konflik antara Pasal 10 UU No. 24 (2003) tentang Mahkamah Konstitusi,
yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat final, dan Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman,
yang menyebutkan bahwa putusan yang melanggar hukum di nyatakan tidak sah.
Para pembicara dalam diskusi tersebut mengamati kesamaan antara aturan mengenai konflik kepentingan
yang terdapat dalam Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
dan ABA Model Code of Judicial Conduct, Canon 2, Rule 2.11 di AS, terkait dengan diskualifikasi hakim dalam kasus tertentu.
Tekanan Politik dan Konflik
Namun, mereka menekankan bahwa kontroversi utama di Indonesia saat ini adalah persepsi publik
tentang dugaan konflik kepentingan, khususnya dalam kasus di mana Anwar Usman tidak mengundurkan diri (self recusal) sebagai Hakim Ketua yang turut serta menyidangkan perkara tersebut,
sehingga keputusan MK itu menimbulkan pertanyaan apakah hukum sudah berjalan secara adil dan netral.
Pada akhir diskusi, para narasumber menekankan pentingnya menjaga kredibilitas, integritas, dan etika dalam sistem hukum, baik di AS maupun di Indonesia.
Mereka berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berintegritas
dan adil bergantung pada reputasi dan kredibilitas ahli hukum, pengacara, dan institusi kehakiman.
Di setiap negara, termasuk AS yang di anggap sebagai demokrasi tertua di era modern,
dan Indonesia yang telah membuat kemajuan sejak 1998, konflik dan tantangan adalah
bagian normal dari perkembangan demokrasi, sering di sebut sebagai “growing pains of democracy.”
Selain Michael dan Bhirawa, para narasumber anggota anggota IALA yang hadir pada diskusi ini lainnya adalah yaitu Albertus M. Alfridijanta (New York dan England & Wales), Lia Sundah Suntoso (New York), Jason Y. Lie (Los Angeles) dan advokat senior Saor Siagian.
“Tekanan publik adalah tanda jelas bahwa demokrasi di Indonesia sedang di uji. Namun selama seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, proses demokrasi akan terus berlangsung dan menjadi semakin matang,” pungkas Bhirawa. ***
